Pada tanggal 22 April 2020, Ketua rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang, Bapak Ratno Hartono menyampaikan maksud kunjungan dalam rangka monitoring penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Subang. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui penerapan protokol penanganan COVID-19 sekaligus mengidentifikasi dampak terhadap masyarakat. Pada kunjungan kali ini, dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Subang yang diterima oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kasi Pelayanan Teknis dan Bambang Gunadi selaku peneliti BRPI. Bapak H. Adik Sholihin dan Ibu Dra. Acih M. Yang ikut dalam rombongan memberikan  perhatian khusus pada dampak penyelenggaraan riset dan distribusi induk benih unggul ke masyarakat.  

Hary Krettiawan yang menerima rombongan menyampaikan bahwa BRPI sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mematuhi aturan terkait penanganan/pencegahan COVID-19 dengan menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH), Penerapan protokol keluar masuk kendaraan/personil, social distancing dan bekerjasama dengan BINMAS POLRI-BABINSA TNI-AD  untuk memberikan pemahaman akan COVID-19 serta penyemprotan disinfektan di wilayah BRPI. Seluruh pegawai BRPI juga melakukan pelaporan kesehatan mandiri setiap hari secara berjenjang melalui aplikasi berbasis web untuk kemudian dianalisis oleh pimpinan.

WFH serta social distancing memberikan konsekuensi terhadap penyelenggaraan riset, uji coba skala lapangan, serta distribusi induk/benih unggul. Namun BRPI  mengupayakan beberapa langkah strategis untuk tetap berkontribusi terhadap penanganan dampak COVID-19. BRPI menerapkan jalur komunikasi digital untuk koordinasi distribusi ikan serta pendampingan teknologi di masyarakat. Kepala BRPI Dr. Joni Haryadi secara online menyampaikan bahwa BRPI sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan riset pemuliaan untuk menghasilkan induk/benih unggul, siap berkontribusi untuk penanganan dampak COVID-19 melalui penyediaan induk maupun benih unggul dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penanganan dampak COVID-19.